Unsur- unsur kapitalisme dan sosialisme jelas terkandung
dalam pengorganisaian ekonomi Indonesia. Untuk melihat seberapa tebal kadar
masing-masing “isme” mewarnai perekonomian, dari dua pendekatan. Pertama
mewarnai perekonmian dari dua pendekatan pemerintah atau Negara dalam struktur
perekomomian. Kedua pendekatan sejarah yakni dengan menelusuri bagaimana
perekonomian bangsa diorganisaikan dalam waktu kewaktu.
Untuk mengukur kadar keterlibatan pemerintah dalam perekonomian dengan
pendekatan factual-struktural menelaah peranan pemerintah dalam perekonomian
bangsa diorganisaikan dari waktu ke waktu. Untuk mengukur kadar keterlibatan
pemerintah dalam perekonomian bangsa dengan :
1. pendekatan factual-struktural, dapat
digunakan kesamaan agregat Keynesian berumuskan Y=C+I+G+(X-M). kesamaan ini
merupakan rumus untuk menghitung pendapatan nasional dengan pendekatan
pengeluaran. Rumus ini memiliki fungsi :
C : pengeluaran konsumsi masyarakat
I : pengeluaran investasi
G : pengeluaran konsumsi pemerintah
X dan M : melambangkan export dan impor
Peranan pengeluaran konsumsi pemrintah relative konstan atau stabil. Peranan pemerintah dalam perekonomian tidak cukup hanya dilihat melalui variable G. Hal ini mengingat didalam I sesungguhnya terdapat pula unsure investasi pemerintah. Begitupun halnya dengan variable (X-M), selisih ekspor-impor. Dapat disimpulkan bahwa peranan konsumtif pemerintah tidak semakin membesar, bahkan cenderung menurun. Dan keterlibatan pemerintah dalam mengatur sector-sektor produksi dan berbagai kegiatan bisnis, terutama dalam hal penentuan harga dan tata niaga. Nyaris di semua sector dan segala kegiatan bisnis, pemerintah turut terlibat sebagai “pemain” dalam percaturan ekonomi. System ekonomi campuran dengan persaingan terkendali agaknya merupakan system ekonomi yang tepat untuk mengelola perekonomian Indonesia. Derasnya arus globalisiasi bersamaan dengan bubarnya sejumlah Negara komunis utama yang bersistem ekonomi sosialisme, telah menggiring Indonesia tersesat arus kapitalisme
C : pengeluaran konsumsi masyarakat
I : pengeluaran investasi
G : pengeluaran konsumsi pemerintah
X dan M : melambangkan export dan impor
Peranan pengeluaran konsumsi pemrintah relative konstan atau stabil. Peranan pemerintah dalam perekonomian tidak cukup hanya dilihat melalui variable G. Hal ini mengingat didalam I sesungguhnya terdapat pula unsure investasi pemerintah. Begitupun halnya dengan variable (X-M), selisih ekspor-impor. Dapat disimpulkan bahwa peranan konsumtif pemerintah tidak semakin membesar, bahkan cenderung menurun. Dan keterlibatan pemerintah dalam mengatur sector-sektor produksi dan berbagai kegiatan bisnis, terutama dalam hal penentuan harga dan tata niaga. Nyaris di semua sector dan segala kegiatan bisnis, pemerintah turut terlibat sebagai “pemain” dalam percaturan ekonomi. System ekonomi campuran dengan persaingan terkendali agaknya merupakan system ekonomi yang tepat untuk mengelola perekonomian Indonesia. Derasnya arus globalisiasi bersamaan dengan bubarnya sejumlah Negara komunis utama yang bersistem ekonomi sosialisme, telah menggiring Indonesia tersesat arus kapitalisme
2.
Pendekatan sejarah yakni menelusuri pengorganisasian
perekonomian Indoensia dari waktu ke waktu.
3.
Berdasarkan sejarah, Indonesia dalam pengeloaan ekonomi
tidak pernah terlalu berat kepada kapitalisme atau sosialisme.
4.
Percobaan untuk mengikuti sistem kapitalis yang
dilakukan oleh berbagai kabinet menghasilkan keterpurukan ekonomi hinggá akhir
tahun 1959.
5.
Percobaan untuk mengikuti sistem sosialis yang
dilakukan oleh Presiden I menghasilkan keterpurukan ekonomi hiinggá akhir tahun
1965.
Referensi:
Tidak ada komentar:
Posting Komentar