Pembangunan ekonomi indonesia seudah kemerdekaan, haruslah didasarkan pada cita-cita awal kemerdekaan. Sudah tentu nantinya industrialisasi memegang peranan dalam membawa perubahan masyarakat pada tingkatan yang lebih tinggi dan lebih teratur dengan menggunakan hasil teknik modern.
Menurut Muh. Hatta, ada tiga soal yang berkaitan
dengan pembangunan perekonomian Indonesia yang harus dihadapi yaitu:
Soal ideologi: bagaimanamengadakan susunan ekonomi yangs esuai dengan
cita-cita tolong menolong.
Soal praktik: politik perekonomian apa yang praktis
dan perlu dijalankan dengan segera di masa yang akan datang.
Soal koordinasi: bagaimana mengatur pembangunan perekonomian Indonesia
supaya pembangunan itu sejalan dan berhubungan dengan pembangunan di seluruh
dunia.
Dalam pada itu, sistem ekonomi Indonesia sebagaimana diamanatkan
dalam pasal 33 UUD 1945, jelas menolak sistem ekonomi liberalisme-kapitalisme
dan etatisme. Selama masa kolonialisme (350 tahun) susunan perekonomian
Indonesia telah hancur oleh penerapan sistem ekonomi liberalisme-kapitalisme
Belanda. Masyarakat Indonesia mengalami depresi mental yang sangat parah dan
secara ekonomi sangat lemah. Untuk bangkit dari rasa rendah diri, kesulitan,
dan ketakutan, maka pemerintah mempunyai tanggung jawab besar dalam mengangkat
moral dan semangat rakyat agar mampu melaksanakan pembangunan. Hal itu hanya
dapat dilakukan melalui perubahan sistem dan struktur ekonomi yang
kapitalistik-liberalistik (dualistik) menjadi sistem ekonomi yang demokratis
(kekeluargaan). Hal ini sangat jauh berbeda dengan sistem sosial kemasyarakatn
negara-negara barat yang individualistik.
Pilihan strategi pembangunan yang mengandalkan pertumbuhan ekonomi
daripada pemerataan telah dijalankan selama masa PJP (pembangunan jangka
panjang) I. beberapa perusahaan besar yang beroperasi di Indoensia menjadi
penyumbang keberhasilan itu. Namun, semua perusahaan yang memberikan kontribusi
pada ekonomi Indoensia masih didominasi oleh perusahaan perusahaan multi
nasional (Multi National Corporation/ MNC). Hal ini mengundang keprihatinan dan
mempertanyakan keberhasilan pembangunan dengan model pertumbuhan ekonomi
Indonesia selama ini.
Kesenjangan ekonomi merupakan fenomena yang menonjol selama masa PJP
I. angka kemiskinan masyarakat Indonesia memang mengalami penurunan. Akan
tetapi tingkat kemiskinan dan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat semakin
merosot jauh. Praktik perekonomian yang dijalankan selama lebih dari 50 tahun
kemerdekaan ternyata masih menimbulkan berbagai persoalan.
Persoalan yang menjadi pusat perhatian banyak pengamat dan kalangan
bisnis adalah kesenjangan yang terjadi di berbagai sektor. Kesenjangan dalam
penguasaan skala bisnis terjadi antara sektor formal dan informal, kecil dan
besar. Di satu pihak, terdapat fenomena konglomerasi yang menguasai sektor
bisnis dan memberikan kontribusi terbesar PNB Indonesia. Namun di pihak lain,
terdapat kesenjangan penguasaan akses ekonomi dan bisnis bagi sektor bisnis
menengah, kecil, dan koperasi.
Sejak tahun 1993, Indoensia mulai mengubah paradigma pembangunan
dengan lebih menekankan peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Hal ini
diakibatkan masih besarnya jumlah rakyat Indonesia yang miskin. Setelah
berjalan selama empat puluh tahun, pemerintahan berhasil menurunkan jumlah
penduduk miskin menjadi sekitar 22,5 juta orang pada tahun 1997 atau sekitar
11,3 % dari jumlah penduduk Indonesia.
Yang menjadi pertanyaan adalah apakah sistem dan model pembangunan ekonomi
dan bisnis selama ini telah sesuai dengan kehendak dan cita-cita bersama.
Dan dengan cara bagaimana perkembangan bisnis yang terjadi saat ini mampu menyelesaikan persoalan persoalan sosial ekonomi dalam masyarakat. Tanpa memperhatikan persoalan sistem dan model hubungan bisnis yang dijalankan, maka peningkatan kualitas sumberdaya manusia menjadi tidak relevan dalam menghadapi pasar global.
Referensi:
Tidak ada komentar:
Posting Komentar